Informasi Yang Dikecualikan

Informasi publik yang dikecualikan berarti boleh ditutup aksesnya bagi publik dan badan publik tidak wajib atau dilarang memberikan atau menyebarluaskannya ke publik.

Informasi yang dikecualikan di Pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144 / KMA / SK / VIII / 2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik, yaitu

• Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
• Identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang diberi sanksi;
• Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan;
• Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan;
• Identitas hakim dan aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
• Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan;
• Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian VIII huruf B Pedoman ini; dan
• Berita acara sidang dan alat bukti.